Blitar Pos – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 telah resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD RI, yang jumlahnya mencapai 732 orang. Dari jumlah tersebut, 580 adalah anggota DPR RI dan 152 merupakan anggota DPD RI.
Dalam komposisi anggota DPR, terdapat 307 anggota yang merupakan petahana, sedangkan 273 orang adalah pendatang baru. Untuk DPD, sebaliknya, terdapat 67 anggota petahana dan 85 anggota baru.
Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menyatakan bahwa ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh anggota baru. Tantangan ini berkaitan dengan fungsi legislasi, yaitu penyusunan dan pembahasan undang-undang, serta fungsi pengawasan.
“Fokus utama bagi anggota dewan yang baru adalah pada legislasi dan pengawasan. Ini adalah aspek penting yang menentukan seberapa efektif mereka dapat menjalankan perannya ke depan,” jelasnya pada Selasa (1/10/2024).
Agung mengingatkan bahwa komposisi koalisi partai dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berpotensi mempengaruhi fungsi pengawasan. Ia mengkhawatirkan bahwa pengawasan hanya akan bersifat normatif dan tidak substansial karena banyaknya anggota yang berada dalam koalisi besar.
Dengan mempertimbangkan besarnya koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, Agung menekankan pentingnya peran publik dalam mengawasi DPR. Menurutnya, tekanan dari publik terbukti efektif saat DPR periode lalu mencoba merevisi UU Pilkada tanpa mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya terpaksa mengesahkan UU sesuai ketentuan tersebut.
“Tekanan publik sangat penting. Jika publik tidak berpartisipasi, maka DPR akan terus berjalan tanpa pengawasan. Masyarakat harus aktif terlibat agar aspirasi mereka didengar,” tambahnya.
Agung juga menyoroti keberadaan anggota DPR baru yang berasal dari kalangan elit politik. Misalnya, Annisa Maharani Alzahra Mahesa, yang merupakan putri almarhum Desmond J Mahesa, dan Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, anak dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
“Keberadaan mereka bisa mempercepat proses pengawasan karena mereka memiliki jaringan yang kuat. Namun, ada juga risiko nepotisme dan praktik korupsi jika mereka tidak diawasi dengan baik,” katanya.
Aisah Putri Budiatri, peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menambahkan bahwa politik dinasti di parlemen perlu diwaspadai. Menurutnya, ini dapat memengaruhi keadilan dalam politik, meskipun setiap orang memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam pemilu.
“Kita tidak bisa membiarkan politik dinasti semakin kuat. Ini berdampak pada keadilan dan kesempatan bagi semua orang untuk terlibat dalam politik,” ujarnya.
Diharapkan para anggota baru dapat bekerja dengan baik dan membuktikan kinerja mereka kepada publik, bukan sekadar menjadi bagian dari dinasti politik. “Mereka perlu menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik untuk mengubah citra DPR,” imbuh Aisah.
Perlu dicatat bahwa koalisi Prabowo-Gibran yang besar akan menguji fungsi pengawasan DPR. Dengan jumlah koalisi yang lebih dari 70 persen, hanya tersisa kurang dari 30 persen untuk oposisi. Hal ini berpotensi menyulitkan pengawasan dan mendorong perubahan kebijakan.
“Fungsi pengawasan sangat penting untuk memastikan pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan publik. Tanpa pengawasan yang efektif, bisa jadi akan ada kekurangan dalam accountability pemerintah,” kata Putri.
Lucius Karus, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), berharap anggota DPR periode baru dapat bekerja lebih baik. “Namun, kita juga harus melihat ada banyak wajah lama dan keterpilihan beberapa dari mereka yang berhubungan dengan dinasti politik, yang bisa memengaruhi kualitas perwakilan mereka,” ungkapnya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato perdananya, menekankan bahwa anggota DPR harus menjaga sikap dan perilaku mereka. “Sebagai wakil rakyat, kita harus selalu mawas diri dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” katanya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menambahkan bahwa DPR memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan program yang belum selesai dan meningkatkan kinerja untuk kemajuan bangsa.
“DPR akan terus berupaya membuat terobosan baru demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
