Blitar Pos – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan arahan strategis terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut AHY, fokus utama pembangunan IKN adalah untuk membangun pusat legislatif dan yudikatif, yang diharapkan dapat mendukung kinerja pemerintahan di masa mendatang.
“Presiden mengarahkan agar pembangunan IKN lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat legislatif, mengingat pusat eksekutif sudah mulai terbangun,” ungkap AHY dalam pernyataan di Jakarta, Rabu. Ia menegaskan bahwa progres pembangunan untuk sektor eksekutif sudah menunjukkan hasil nyata. Salah satu contoh adalah peresmian Istana Negara yang dilakukan oleh Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, di mana AHY yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional hadir untuk menyerahkan sertifikat terkait lahan tersebut.
Selain Istana Negara, pembangunan IKN juga mencakup Istana Garuda dan sejumlah kantor kementerian, termasuk pusat-pusat Kemenko, yang sedang dalam proses penyelesaian. “Tentu, untuk kelanjutan pembangunan ini, gedung parlemen dan lembaga yudikatif juga harus siap dibangun,” imbuh AHY. Ia menegaskan bahwa arahan dari Presiden Prabowo adalah agar prioritas pembangunan difokuskan pada dua lembaga tersebut sebelum memperluas fungsi-fungsi lain dalam pemerintahan dan sektor bisnis.
IKN merupakan proyek ambisius yang memerlukan berbagai upaya untuk memastikan keberlanjutannya. AHY menyatakan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan menyesuaikan timeline proyek. “Kami menyadari bahwa bukan hanya IKN yang membutuhkan perhatian, tetapi juga proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah, termasuk penguatan swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam pembangunan IKN, AHY menjelaskan pentingnya masukan dari semua pihak dan pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa setiap lima tahun, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap peta dan prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur dan sumber daya manusia. “Ini akan dilanjutkan, tetapi kita perlu mengetahui anggaran yang dialokasikan untuk proyek IKN agar semua berjalan sesuai rencana. Kami akan terus mengawasi dan memastikan efisiensi dalam pembangunan, serta mencegah terjadinya kebocoran anggaran,” tegasnya.
Dengan arahan yang jelas dari Presiden Prabowo, AHY optimis bahwa pembangunan IKN dapat berlangsung efektif dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan bangsa di masa depan. Hal ini juga sejalan dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.
