Pengamat Hukum Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Bank BJB Rp200 Miliar

KPK usut korupsi Bank BJB

Blitar Pos – Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi berupa mark-up harga dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB) yang mencapai Rp200 miliar. Menurutnya, langkah ini sangat krusial demi menjaga reputasi Bank BJB yang belakangan ini mulai merosot di mata publik.

Hardjuno menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bank BJB harus menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif yang dapat mengganggu kinerja bank. “Kita tidak ingin kepercayaan yang telah dibangun selama ini runtuh hanya karena satu insiden yang bisa merusak citra bank ini,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta pada hari Jumat.

Lembaga keuangan seperti bank, lanjutnya, memiliki karakteristik yang sangat sensitif. Isu sekecil apapun, termasuk dugaan penyelewengan dana, dapat berdampak signifikan terhadap performa keuangan mereka. KPK sebelumnya telah mengungkap adanya indikasi penggelembungan anggaran untuk penempatan iklan Bank BJB dari tahun 2021 hingga 2023 dengan total nilai yang mencapai Rp200 miliar.

Meskipun KPK telah menemukan bukti-bukti terkait dan mengindikasikan adanya tersangka, pengumuman resmi mengenai siapa yang bertanggung jawab belum dilakukan. Hardjuno berharap agar nama-nama tersangka segera diumumkan kepada publik untuk memberikan kejelasan dan transparansi dalam proses hukum ini. “Kita butuh kepastian mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus ini agar proses hukum bisa berjalan dengan adil dan transparan,” tambahnya.

Di sisi lain, Hardjuno juga mengakui bahwa Bank BJB telah meraih berbagai penghargaan atas kinerjanya. Namun, munculnya dugaan korupsi ini berpotensi mencemari reputasi lembaga keuangan tersebut. Bank BJB memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, sehingga kinerjanya harus tetap optimal dan terhindar dari isu-isu yang dapat merugikan citranya.

“Segala bentuk pelanggaran hukum, khususnya yang menyangkut keuangan negara, harus diselesaikan dengan cepat dan tepat,” tegasnya. Ia juga menegaskan bahwa menjaga integritas Bank BJB sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Dengan latar belakang tersebut, Hardjuno mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif dalam mengikuti perkembangan kasus ini. Ia berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan, agar tidak ada lagi pelanggaran hukum yang merugikan negara maupun masyarakat.

Direkomendasikan

Tentang Blog: admin 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *