Blitar Pos – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menargetkan untuk menyelesaikan pembentukan kabinetnya lima hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Proses ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa pemerintahan yang baru dapat segera beroperasi secara efektif setelah pelantikan.
Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menjelaskan bahwa proses pemilihan menteri berjalan lambat karena ada banyak pihak yang mendaftar, tetapi juga ada yang menarik diri. “Keterlambatan ini terjadi karena adanya partai politik yang proporsinya tidak terlalu besar berbanding profesional, sehingga ada dinamika dalam proses pemilihan,” ungkap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 30 September 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo berhati-hati dalam memilih menterinya agar kabinet yang terbentuk nantinya mampu memenuhi ekspektasi publik.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjelaskan bahwa jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran akan lebih banyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Prabowo ingin setiap kementerian memiliki spesialisasi yang jelas agar tidak ada lagi kementerian yang mengurusi banyak bidang. “Prabowo ingin agar setiap kementerian fokus pada satu bidang tertentu, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal,” ujarnya.
Namun, Muzani tidak menjelaskan kementerian mana yang akan dipecah. Hal ini penting agar setiap kementerian dapat berfokus pada tugas spesifik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Menurutnya, menteri yang akan dipilih oleh Prabowo harus memiliki keahlian dan latar belakang yang relevan untuk bidang yang diurusnya.
Dahnil Amzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo, menyebutkan ada tiga kriteria calon menteri: integritas, kompetensi, dan loyalitas. “Prabowo ingin memastikan bahwa menterinya memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan agenda pembangunan,” kata Dahnil. Integritas menjadi hal utama, terutama di tengah upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah baru.
Sejauh ini, Prabowo telah memiliki beberapa nama calon menteri, dengan prioritas dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mengenai jumlah kementerian yang beredar, Dahnil menyatakan bahwa hal itu masih dalam proses dan akan bertambah dari 34 kementerian yang ada saat ini. “Ada kementerian yang akan dipecah dan juga ada yang mungkin digabungkan,” ungkapnya, menegaskan bahwa struktur kabinet masih bersifat dinamis.
Dasco menambahkan bahwa pembentukan kabinet masih bersifat dinamis, dengan nama-nama calon menteri yang terus berubah hingga saat pelantikan. Dalam situasi ini, Prabowo perlu menavigasi dinamika politik dan menjaga keseimbangan antara permintaan partai politik dan kebutuhan akan profesionalisme dalam kabinetnya. Keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan berdampak signifikan terhadap arah kebijakan pemerintahan mendatang.
